Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Penetapan ini menjadi landasan hukum sekaligus bentuk komitmen bersama untuk mengakselerasi program pembangunan yang lebih responsif, adaptif, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.

​

Proses penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini telah melalui serangkaian pembahasan yang mendalam dan transparan antara eksekutif dan legislatif. Dialog konstruktif ini memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil dan tantangan terkini yang dihadapi daerah. Bahkan Pemerintah Provinsi Banten juga telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memastikan sinergitas program prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten, serta pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mandatory spending.

​

Mengapa Perlu Ada Perubahan APBD?

​Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen dinamis yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi perlunya penyesuaian, diantaranya adalah :

1.    ​Perkembangan realisasi angaran sampai dengan semester 1, terutama penyesuaian Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

2.    ​Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Banten, seperti perubahan asumsi Makro Ekonomi, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maupun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3.    Penyesuaian SiLPA hasil Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebagaimana Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Banten Nomor 11.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2025 Tanggal 23 Mei 2024.

4.    Belanja prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029.

​

​Perubahan ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah dari uang rakyat dapat memberikan manfaat maksimal.

​

Proyek Strategis Kabupaten Lebak

​

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak memprioritaskan alokasi anggaran pada proyek-proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa proyek strategis yang dimaksud:

1.    ​Perwujudan Ketahanan Pangan Daerah menuju Swasembada Pangan (Pengendalian Inflasi, Komoditas Unggulan, serta Hilirisasi);

2.    Peningkatan Infrastruktur Jalan Desa Produktif;

3.    Pengembangan Geopark Nasional Bayah Dome melalui Diversifikasi Atraksi Pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian keanekaragaman ekosistem;

4.    Pembangunan Kawasan Agrowisata Cikapek sebagai pusat pertumbuhan baru dengan konsep kearifan lokal;

5.    Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari hulu ke hilir;

6.    Pengembangan Kawasan Industri Hijau dalam rangka perkuatan struktur industri hulu ke hilir;

7.    Pengembangan Tata Kelola Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan 6A di destinasi wisata prioritas (Sawarna, Saba Budaya Baduy, dan Wewengkon Citorek);

8.    Pengentasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh secara Terpadu;

9.    Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

10.                    Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

11.                    Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Penggerak Ekonomi Kawasan sekitar;

12.                    Menurunkan tingkat kemiskinan;

13.                    Penguatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting;

14.                    Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.

​Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Landasan

​Pemerintah Kabupaten Lebak memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, akan dijalankan dengan prinsip efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat turut mengawasi realisasi anggaran melalui kanal-kanal informasi resmi yang disediakan.

​

Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini adalah bukti nyata sinergi positif antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, mari kita dukung bersama implementasi anggaran ini demi mewujudkan LEBAK RUHAY.

​