Studi Banding Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten Tahun 2023 diadakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten dan bertempat di The Anvaya Beach Resort Bali pada hari Rabu-Jumat, 1-3 Februari 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah IV Bank Jabar Banten dan perwakilan Divisi IT Bank Jabar Banten, Kepala Bank Banten, Kepala BPKD dan Bapenda Kota Tangerang, serta perwakilan dari BPKAD dan Bapenda se-Provinsi Banten.

Acara pada hari pertama, diberi tajuk “EKSPRESI PEMDA” yang merupakan Rapat Koordinasi Allignment Program Kerja TP2DD se-Provinsi Banten yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan dilanjutkan sharing session implementasi ETPD di Provinsi Banten. Evaluasi ETPD tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023 dipaparkan oleh tiap Kabupaten/Kota dan Provinsi, termasuk pihak perbankan yang diwakili PT. Bank Jabar Banten dan Bank Banten. Dalam rapat kali ini juga disampaikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota peringkat Terbaik untuk Indeks ETPD, yaitu Kota Tangerang untuk Terbaik ke-1, Kabupaten Lebak untuk Terbaik ke-2 dan Kota Tangerang Selatan untuk Terbaik ke-3. Pada rapat koordinasi ini disepakati agar tiap Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten dapat menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) ETPD dan merumuskan sebuah program unggulan implementasi ETPD.

Acara hari kedua dilaksanakan di Ballroom The Anvaya Beach Resort Bali mulai pukul 8.00 WITA berupa Studi Banding TP2DD se-Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan dilanjutkan keynote speech dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, sharing session kali ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber yaitu Ibu Ni Made Susi Adnyani-Sekretaris BPKAD Kabupaten Buleleng, Bapak I Made Santha-Kepala Bapenda Provinsi Bali, dan Bapak I Nyoman Sudharma-Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali. Sharing session ini dilanjutkan dengan site visit digitalisasi Pasar Badung untuk melihat penataan dan implementasi transaksi non tunai yang dilakukan oleh Provinsi Bali dengan pihak terkait.

Dari studi banding kali ini tantangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang dihadapi dalam membangun ekosistem digital antara lain keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis dan karakter masyarakat yang masih konservatif. Tantangan ini harus disikapi dengan perbaikan di 5 (lima) aspek dasar, yaitu Aspek Komitmen (melalui HLM dan Rakor TP2DD, serta sinergitas Pemerintah Daerah dengan Perbankan), Aspek Regulasi (melalui penyusunan Peta Jalan Pelaksanaan ETPD, Pemberian Insentif Pajak, Pembatasan Pembayaran Tunai dan PKS dengan pihak terkait), Aspek Infrastruktur (mengembangkan digital system, digital payment dan digital information), Aspek Edukasi Masyarakat (melalui sosialisasi online maupun offline, konten youtube, Instagram, Capacity Building, maupun program digital sweetener), dan Aspek Layanan Masyarakat (pengembangan layanan call centre, pemanfaatan SP4N Lapor, pengembangan layanan masyarakat pada website Pemerintah daerah).